Muhaimin Iskandar Blak-blakan: Mukernas Bahas Sikap PKB Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

ilustrasi - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyampaikan pidato politiknya dalam pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (23/7/2024). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa/aa.

Hepinews – Musyawarah kerja nasional (mukernas) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sedang berlangsung di Balai Sidang Jakarta (JCC), Jakarta.

Salah satu agenda yang menarik untuk disimak, yakni PKB akan membahas sikap bergabung dengan pemerintahan 2024—2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Bacaan Lainnya

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

“Itu termasuk akan dibahas,” kata Cak Imin saat memberikan keterangan di Balai Sidang Jakarta (JCC), Jakarta, Selasa (23/7).

Baca Juga  Airlangga Sebut Jika PKB Bergabung, KIB Makin Kuat

Menurut Cak Imin, bahwa dalam Mukernas PKB akan membahas agenda internal dan eksternal partai.

“Eksternal itu antara lain bagaimana cara kerja legislatif dan eksekutif agar relevansi mengatasi persoalan masyarakat,” beber Cak Imin.

“Itu bisa diimplementasikan di dalam undang-undang, peraturan daerah, dan peraturan-peraturan yang diproduksi oleh legislatif,” sambungnya.

Ketua Umum PKB ini mengungkapkan, bahwa perekonomian nasional turut dibahas dalam mukernas partainya.

“Perekonomian nasional saat ini bergantung pada impor,” ujar Cak Imin.

Oleh sebab itu, Cak Imin berharap mukernas ini bisa merumuskan sesuatu yang lebih baik.

Baca Juga  Prabowo Subianto Sebut Koalisi Gerinda-PKB Masih Terbuka

“Kami titipkan terhadap pemerintahan yang baru agar frame ekonominya berdasarkan ekonomi Pancasila,” jelasnya.

Selain itu, Cak Imin mengatakan bahwa mukernas turut mengevaluasi terjadinya politik uang di Tanah Air.

“Selain sistem pemerintahan dan tata negara, serta pembangunan, ada politik, dan politik itu agenda yang agak mendesak adalah pembenahan sistem politik,” ungkap Cak Imin.

“Tentu nanti akan kami diskusikan bagaimana Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Partai, semua undang-undang kami rekomendasikan untuk dievaluasi,” imbuhnya. (ant)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *