Jakarta, HepiNews – Sebuah tweet kontroversial dari akun @logikapolitik alias Pablo telah mengguncang media sosial.
Tweet tersebut menyoroti dugaan tindakan korupsi dan pemerasan yang terjadi di perusahaan BUMN Mind ID.
Dalam serangkaian twitnya, Pablo menyebutkan bahwa Mind ID, yang dikendalikan oleh Bos Erick Thohir, telah merugikan negara dalam jumlah yang mencapai 47,1 triliun rupiah.
Pablo menyoroti peran Hendi Prio Santoso (HPS), yang merupakan tokoh sentral dalam skandal ini.
Dia mengklaim bahwa HPS telah menghabiskan banyak uang negara dan telah menjadi kekuatan yang kuat di balik Mind ID.
Selain itu, Pablo juga mengecam keterlibatan PT Antam dalam kasus korupsi emas, yang ia anggap sebagai bukti campur tangan HPS dalam perusahaan tersebut.
Menurut Pablo, hampir semua anak dan cucu perusahaan BUMN yang berada di bawah Mind ID, seperti PT Antam, PT Bukit Asam, PT Freeport, PT Inalum, dan PT Timah, tidak diizinkan untuk melakukan kontrak penjualan secara independen.
Semua transaksi harus melalui Mind ID Trading (MIT), yang dioperasikan oleh Nusantara Suyono, mantan Direktur Keuangan PGN. Pablo menyebutkan bahwa hubungan antara HPS dan Nusantara Suyono sangat mencurigakan, mengindikasikan adanya kolusi di balik operasi MIT.
Pablo juga mengkritik fakta bahwa MIT tidak memiliki situs web resmi, meskipun telah didirikan pada tahun 2019.
Victor Kuo, Direktur Utama MIT, juga dikatakan memiliki profil yang sangat rendah, dengan sedikit pemberitaan media tentang perusahaannya.
Pablo mengungkapkan bahwa sebagian besar direksi dan pengurus di Mind ID adalah orang-orang yang ditunjuk oleh HPS sendiri, dan mereka juga terlibat dalam pengelolaan MIT.
Pablo menyebutkan bahwa MIT, yang beroperasi di Singapura, diduga didirikan untuk menghindari pajak Indonesia.
Dia menuduh HPS berusaha melepaskan tanggung jawab pajak dan menciptakan keuntungan pribadi yang lebih besar.
Pablo mengungkapkan bahwa laporan pendapatan MIT pada tahun sebelumnya mencatat kerugian, sementara perusahaan mengklaim bahwa mereka menghasilkan keuntungan yang besar.
Akibatnya, negara diperkirakan merugi sekitar 6,8 juta dolar atau 132 miliar rupiah karena kerugian dalam perdagangan nikel pada tahun 2022.
Selain dugaan korupsi, Pablo juga membahas kasus pemerasan yang dilakukan oleh HPS terhadap pekerja di bawah Mind ID.
Dia mengungkapkan bahwa Mind ID menerapkan kebijakan yang merugikan dengan dalih penyelarasan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara manajemen PTBA (Persero) dengan Serikat Pegawai Bukit Asam.
Kebijakan tersebut berdampak pada penurunan penghasilan karyawan dan disebut sebagai bentuk pemerasan yang bertujuan memperkaya HPS sendiri. Serikat Pekerja mengorganisir forum yang menolak kebijakan tersebut, karena mereka merasa dirugikan setelah PKB sebelumnya telah meningkatkan kesejahteraan pegawai sejak 1999.
Selain itu, Pablo mengungkapkan bahwa Mind ID, di bawah kendali HPS, terlalu ikut campur dalam operasional perusahaan seperti PTBA.
Dia mengkritik koordinasi yang sering tidak terarah dan permintaan data operasional yang seharusnya melalui komisaris atau direksi. Gaji karyawan PTBA juga dikontrol oleh Mind ID, padahal seharusnya PTBA yang mengatur.
Pablo menyatakan bahwa PTBA tidak pernah melihat hasil kinerja Mind ID, sementara Mind ID hanya terlibat dalam pengurusan administratif yang merugikan perusahaan.
Pablo menekankan pentingnya Bos Erick Thohir, pemimpin Mind ID, untuk membaca dan mengambil tindakan tegas terhadap dugaan praktik korupsi dan pemerasan ini.
Dia meminta agar Bos Erick Thohir membuang elemen-elemen yang merugikan BUMN dan menindak tegas praktik-praktik korupsi yang terjadi. Skandal ini telah merugikan negara dan hak-hak pegawai secara besar-besaran.
Dalam twit terakhirnya, Pablo juga mengungkapkan bahwa praktik korupsi dan pemerasan tidak hanya terjadi di PTBA, tetapi juga di seluruh anak perusahaan Mind ID, termasuk Antam, Timah, Inalum, dan Freeport.
Pablo mengecam aturan-aturan baru yang menguntungkan para atasan dan terkesan ditujukan untuk memperkaya mereka, sementara anak perusahaan hanya bisa pasrah tanpa memiliki kekuatan untuk mengubahnya.
Kasus ini semakin menggambarkan bagaimana HPS, dengan keahliannya dalam mengelola kebijakan dan memanipulasi dana, telah menyebabkan kerugian besar bagi negara dan para pegawai yang menjadi korban pemerasan.
Di tengah semua dugaan ini, publik menantikan tindakan Bos Erick Thohir untuk membersihkan BUMN dan menghentikan praktik korupsi serta pemerasan yang merajalela dalam Mind ID. (*)
