HepiNews – Partai Ummat mendesak pemerintah jelaskan secara lugas transaksi janggal senilai Rp 349 triliun yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Jika ada bukti yang mengarah ke pelanggaran hukum, maka wajib ditindak tegas.
“Bila ditemukan ada hal-hal yang berpotensi merugikan keuangan negara, Partai Ummat mendorong dilakukannya penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan keuangan negara bisa diselamatkan,” ujar Ketua Bidang Politik Partai Ummat, Hilmi R Ibrahim dalam keterangan tertulisnya, Jumat (31/3).
Menurut Hilmi, pengelolaan keuangan negara yang buruk tidak hanya berpotensi merugikan negara, melainkan juga membuat sistem penganggaran dan alokasi pembangunan tidak efisien terhadap program-program strategis pemerintah.
Di satu sisi, rendahnya kesejahteraan masyarakat, merupakan bukti ketidakefisienan sistem pemanfaatan alokasi dan penganggaran yang banyak disalahgunakan oleh oknum penyelenggara negara.
Atas dasar itu, Hilmi mendesak transaksi gelap Rp 349 triliun di Kemenkeu wajib dijelaskan secara terang-benderang kepada publik dan segera diusut tuntas. (*)
