Hepinews – Pengamat politik Saiful Anam mengatakan banyak pejabat pajak yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan kelemahan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.
Seperti diketahui, KPK mencatat sebanyak 13.800 pegawai Kementerian Keuangan belum menyerahkan LHKPN 2022.
“Ini kan Menkeu dapat dinilai lemah di internalnya sendiri. Ketika kepada rakyat getol untuk membayar pajak demi untuk kemajuan bangsa, namun di internalnya rapuh,” ujar Saiful di Jakarta, Senin (27/2).
Menurutnya, hal tersebut seolah mempertontonkan kebobrokan internal Kemenkeu yang jelas-jelas berpangkal kepada Sri Mulyani.
“Masyarakat idesak untuk patuh hukum dengan membayar pajak, namun ternyata pejabat pajaknya sendiri tidak patuh hukum dengan tidak lapor LHKPN. Ini tentu sangat membahayakan bagi institusi Kemenkeu,” ungkapnya.
Untuk itu, kata Saiful, Presiden Jokowi dapat mempertimbangkan pencopotan Sri Mulyani karena tidak becus mengontrol anak buahnya.
“Mestinya yang dicopot bukan hanya orang tua Mario (Rafael Alun, red), tapi Jokowi juga harus mengganti Sri Mulyani,” pungkasnya. (*)
